Ketika Biaya Berobat Melampaui Inflasi Umum
Biaya layanan kesehatan di Indonesia memasuki fase kritis. Berdasarkan Mercer Marsh Benefits Health Report 2026 yang diterbitkan November 2025, inflasi medis Indonesia pada 2026 diproyeksikan mencapai 17,8 persen — jauh di atas rata-rata Asia yang berkisar 11 hingga 12 persen, dan sekitar tujuh kali lipat inflasi umum nasional yang hanya 2,5 persen.
Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga memproyeksikan inflasi medis pada level 14,4 persen, dengan mencatat bahwa biaya kesehatan nasional kini mencapai Rp639 triliun per tahun. Yang mengkhawatirkan, sekitar 28,3 persen atau Rp181 triliun dari total tersebut masih berasal dari pengeluaran langsung masyarakat (out of pocket). Artinya, meskipun program JKN telah menjangkau hampir seluruh penduduk, beban finansial kesehatan yang harus ditanggung rumah tangga Indonesia masih sangat besar.
Pemicu Lonjakan Biaya Kesehatan
Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengungkapkan bahwa inflasi medis masih menjadi tantangan utama industri asuransi kesehatan. “Kondisi ini menunjukkan bahwa biaya kesehatan itu lebih tinggi daripada inflasi umum,” ujarnya.
Peningkatan tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor: kenaikan harga obat-obatan, adopsi teknologi medis, ketergantungan Indonesia terhadap bahan baku obat dan alat kesehatan impor, serta fluktuasi nilai tukar. Sebagai gambaran nyata, biaya operasi usus buntu di jaringan rumah sakit rekanan PRUPriority Hospitals melonjak dari sekitar Rp55 juta pada 2023 menjadi Rp69 juta pada 2025. Sementara itu, biaya perawatan kanker meningkat lebih dari 236 persen, dari sekitar Rp81,3 juta menjadi Rp273,8 juta.
Mengapa Asuransi Swasta Semakin Relevan
Di tengah lonjakan biaya yang tidak terbendung, asuransi kesehatan swasta hadir sebagai lapisan perlindungan tambahan yang semakin relevan. OJK mendorong agar pembiayaan kesehatan yang selama ini ditanggung perusahaan maupun masyarakat dapat beralih ke skema asuransi kesehatan, dengan pertimbangan premi yang lebih terkendali dan cakupan layanan yang lebih luas.
Industri asuransi pun merespons dengan inovasi produk yang semakin beragam. Sepanjang 2026, sejumlah perusahaan asuransi meluncurkan produk kesehatan yang dirancang sebagai pelengkap JKN, menawarkan manfaat seperti rawat inap dengan fasilitas lebih luas, cakupan penyakit kritis, hingga pengobatan tradisional dan robotic surgery.
Kolaborasi sebagai Kunci
Wakil Ketua AAJI, Emira Oepangat, menekankan bahwa pengendalian biaya kesehatan tidak bisa dibebankan hanya kepada perusahaan asuransi. Dibutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan — nasabah, rumah sakit, BPJS Kesehatan, penyedia layanan digital, Third Party Administrator (TPA), hingga regulator — untuk memastikan biaya medis tetap terkendali dan berkelanjutan. POJK 36 Tahun 2025 tentang Penguatan Ekosistem Asuransi Kesehatan menjadi instrumen penting dalam kerangka pengendalian biaya yang kolaboratif dan berbasis bukti.
Dengan inflasi medis yang terus melampaui inflasi umum, memiliki perlindungan kesehatan tambahan bukan lagi kemewahan, melainkan kebutuhan mendesak untuk menjaga ketahanan finansial keluarga Indonesia.
